Thursday, October 14, 2010

Muktamar ke-VII KAMMI : Arah Baru Kepemimpinan Gerakan Mahasiswa”

Muktamar ke-VII KAMMI : Arah Baru Kepemimpinan Gerakan Mahasiswa”



by Kammi Sleman on Thursday, October 7, 2010 at 3:25pm







Adhe Nuansa Wibisono[1]

Humas KAMMI Daerah Sleman



Likulli marhalatu rijaluha

Likulli marhalatu masakiluha

Setiap generasi memiliki pahlawannya

Setiap generasi memiliki masalahnya



Konsepsi idealitas gerakan mahasiswa akan diuji ketika gerakan itu memasuki tingkatan nasional. Pada fase itu perbincangan akan idealitas filosofi gerakan sedikit demi sedikit akan beralih kepada bagaimana cara meningkatkan eksistensi dan meningkatkan bargaining position gerakan dalam ruang lingkup politik nasional. Karakter idealitas-filosofis yang menjadi semangat dasar di level grass roots (basis massa di kampus atau komisariat) akan bertabrakan dengan perspektif pragmatis-strategis yang menjadi kebutuhan-kebutuhan realistis pada permainan taktis di tingkatan elite (level nasional atau pengurus pusat). Penulis menilai KAMMI pun tidak lepas dari perspektif ini, tarikan antara idealisme dengan pragmatisme akan menjadi sebuah realitas yang ditemui oleh para elite KAMMI yang bermain di level nasional. Kegelisahan-kegelisahan penulis yang berangkat dari lontaran fikiran ini tidak bisa dilepaskan dari sebuah momentum suksesi kepemimpinan nasional yang akan dihadapi KAMMI pada bulan November 2010 mendatang yaitu event Muktamar KAMMI ke VII yang akan diselenggarakan di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).



Pertanyaan klasik yang muncul menjelang event Muktamar adalah, siapakah yang akan menjadi Ketua Umum KAMMI pusat berikutnya? Pertanyaan ini pasti akan muncul di benak seluruh kader KAMMI se-Indonesia dan khususnya menjadi perhatian bagi para elite di tingkat nasional dan wilayah yang akan bertarung dalam momentum muktamar nanti. Penulis melihat beberapa nama-nama yang cukup mendapatkan perhatian selama prosesi pra-Muktamar yang diadakan di Solo kemarin diantaranya adalah Sujatmiko Dwi Atmojo (Ketua KAMMI Wilayah DIY), Ramlan Nugraha (Kebijakan Publik KAMMI Wilayah Jawa Barat), Noval Abuzarr (Ketua KAMMI Daerah Jakarta). Ini sekedar subyektifitas penulis melihat ke-aktifan dan langkah-langkah taktis yang diambil oleh tiga nama di atas selama prosesi Pra-Muktamar di Solo. Jikalau menilik kepada kesepakatan terakhir mengenai persyaratan Ketua Umum dan Tim Formatur maka parameter seseorang yang ingin mencalonkan diri tidak tergantung dengan posisi publik yang diemban sekarang, misalkan harus memegang posisi struktur di KAMMI pada saat periode ini. Kesepakatan yang muncul pada draft usulan yang disepakati di Komisi AD/ART adalah persyaratan calon Ketua Umum KAMMI Pusat mengacu pada Anggaran Rumah Tangga (ART) KAMMI, dimana persyaratan yang paling signifikan adalah : 1. Berstatus sebagai AB3, 2. Pernah menjadi Pengurus Daerah dan/atau Wilayah. Maka jika persyaratan ini menjadi acuan yang digunakan maka nama-nama potensial diluar struktur KAMMI menjabat seperti Fikri Aziz (Sekretaris Jenderal KAMMI Pusat 08-09) dan Widya Supeno (Ketua II KAMMI Pusat 08-09) akan dapat muncul.



Pemetaan Kondisi Eksternal-Internal



Lontaran pertanyaan berikutnya yang muncul di kepala penulis adalah kapasitas pemimpin seperti apa yang dibutuhkan oleh KAMMI selama 2 tahun ke depan selama periode 2010-2012. Kita harus bisa mendefinisikan beberapa kondisi eksternal-internal, serta beberapa issue strategis yang akan dihadapi KAMMI selama 2 tahun ke depan. Beberapa tawaran penulis mengenai kondisi eksternal yang perlu menjadi perhatian dari para kandidat Ketua Umum yang akan melenggang adalah :

1. Positioning KAMMI terhadap stakeholder politik nasional, yaitu pemerintahan SBY-Boediono, partai-partai politik pendukung koalisi (Partai Demokrat, Partai Golkar, PKS, PAN,PKB, PPP), partai-partai politik oposisi (PDI Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Hanura). Khusus terkait positioning KAMMI dengan PKS, penulis memberikan catatan khusus agar beban konflik antara KAMMI dengan PKS paska Muktamar Luar Biasa (MLB) harus segera dikelola dan Ketua Umum mendatang harus dapat berkomunikasi dan bernegosiasi dengan partai apapun dalam bargaining position yang lebih seimbang.
2. Pengawasan dan tindak lanjut dari berbagai issue strategis, KAMMI sebagai gerakan mahasiswa memiliki fungsi strategis untuk melakukan political pressure terhadap pemerintah atas berbagai kasus, skandal, permasalahan yang terjadi dalam politik nasional. Beberapa issue strategis yang urgent untuk ditindaklanjuti adalah skandal Century, Konflik kepentingan KPK-Kejaksaan Agung-POLRI, isu-isu Korupsi, isu-isu privatisasi perusahaan nasional, masalah Freeport, isu-isu ketenagakerjaan (masalah TKI, angka pengangguran), kinerja lembaga-lembaga negara (DPR, MPR, Kejaksaan Agung), isu terorisme dan isu pendidikan (BHP, pemerataan pendidikan, akses pendidikan). Sudah selayaknya Ketua Umum mendatang memiliki kapasitas untuk melakukan pemetaan masalah dan memilih prioritas-priotitas masalah serta menjadikannya sebagai kerangka besar dalam gerakan KAMMI selama dua tahun mendatang.
3. Gagasan Internasionalisasi Gerakan KAMMI, sebenarnya ide ini sudah mulai direalisasikan pada masa kepemimpinan Rijalul Imam, seperti KAMMI berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan International Islamic Youth Gathering di Jakarta, pembukaan jaringan dengan World Assembly Moslem Youth (WAMY) dan Islamic Development Bank (IDB), kemudian program-program short course ke luar negeri seperti program Short Course Gerakan Internasional (SCG) ke Malaysia. Tapi penulis menilai KAMMI belum mampu mendudukan daya tawar strategis dalam program-program tadi. Ini menjadi tawaran bagaimana Ketua Umum mendatang dapat mendudukan KAMMI sebagai gerakan mahasiswa yang lintas batas, lintas negara dan mampu mengelola isu-isu di kawasan Asia Tenggara dan Dunia Islam. Penulis menilai potensi KAMMI sangat besar untuk menjadi consolidacy maker gerakan-gerakan mahasiswa dan gerakan sosial di sekup Asia Tenggara dan menjadi opinion leader untuk mengelola isu kawasan seperti demokratisasi di Asia Tenggara, Isu Pelanggaran HAM di Thailand Selatan, Isu minoritas seperti etnis Moro di Filipina, isu-isu ketenagakerjaan, serta isu-isu strategis lainnya.



Kegelisahan lain yang ditangkap adalah mengenai pemotretan kondisi internal KAMMI. Dengan jumlah KAMMI Wilayah yang berjumlah delapan dan KAMMI Daerah yang berjumlah sebanyak lima puluh cabang di seantero Indonesia maka seorang Ketua Umum harus bisa memetakan dengan matang persebaran KAMMI yang sangat masif ini. Sang kandidat harus bisa merespon dinamika yang terus terjadi di dalam tubuh KAMMI, bagaimana relasi antara Pengurus Pusat dengan Wilayah dan Daerah, bagaimana positioning politik setiap KAMMI Wilayah dan Daerah serta signifikansinya dalam pengawalan Otonomi Daerah. Belum lagi permasalahan anggaran dan kemampuan finansial dari institusi KAMMI, berapa banyak dana yang dibutuhkan untuk menjalankan roda organisasi selama dua tahun ke depan? Penulis akan mencoba menguraikan beberapa pemotretan internal KAMMI diatas menjadi :

1. Kesenjangan antara Jawa dengan Luar Jawa, isu kesenjangan ini tidak hanya berlaku dalam konteks kenegaraan Indonesia tetapi juga menjadi sebuah isu yang hangat dalam tubuh organisasi KAMMI. Permasalahan yang dikritik oleh rekan-rekan Luar Jawa adalah mengenai tingkat pemekaran struktur KAMMI Wilayah dan KAMMI Daerah yang tidak berimbang antara Jawa dengan Luar Jawa. Permasalahan pemekaran struktur ini akan berpengaruh pada jumlah perkembangan kader KAMMI dan level kaderisasi yang bisa dilakukan oleh suatu KAMMI Wilayah atau Daerah. Seperti diketahui KAMMI Wilayah memiliki otoritas untuk melaksanakan Daurah Marhalah III sedangkan KAMMI Daerah melaksanakan Daurah Marhalah II. Beberapa argumentasi yang diajukan mengenai isu pemekaran ini adalah permasalahan wilayah pengawalan isu yang terlalu luas. Sebagai contoh KAMMI Daerah Sumatera Barat harus mengawal pemerintahan setingkat propinsi sedangkan di Jawa Barat peran pengawalan pemerintahan tingkat propinsi diampu oleh KAMMI Wilayah Jawa Barat. Adanya tuntutan dari daerah agar KAMMI Daerah yang mengawal pemerintahan propinsi segera ditingkatkan levelnya menjadi KAMMI Wilayah.
2. Positioning politik KAMMI dalam mengawal isu Otonomi Daerah, Reformasi melahirkan semangat baru akan pengelolaan daerah yang lebih terbuka, desentralistik dan memberikan ruang otoritas yang lebih besar bagi daerah untuk mengelola aset-aset sumber dayanya. Di satu sisi kebijakan otonomi daerah ini memberikan akses pemerataan, keadilan dan kemandirian pada pemerintah daerah untuk mengelola daerah. Di sisi lain kebijakan Otonomi Daerah ini menyebabkan kasus-kasus penyimpangan seperti korupsi yang pada awalnya terpusat menjadi menyebar dan berpotensi dilakukan oleh pemerintahan daerah. Berdasarkan pada kegelisahan ini maka KAMMI Daerah menjadi instrumen utama untuk melakukan pengawalan isu Otonomi Daerah. Penulis menilai Ketua Umum dapat mempertimbangkan ini menjadi sebuah kondisi internal yang diprioritaskan, sehingga peningkatan positioning politik KAMMI Daerah se-Indonesia menjadi sebuah fokus internal yang harus dicermati.
3. Permasalahan anggaran, tidak dapat dipungkiri ini adalah satu hal mendasar yang menajdi permasalahan dari seluruh gerakan mahasiswa. Permasalahan pembiayaan program-program organisasi membutuhkan kucuran anggaran dana yang tidak sedikit. Mari kita berandai-andai berapa banyak dana yang dibutuhkan oleh KAMMI Pusat untuk menjalankan agenda-agenda strategis selama dua tahun masa kepengurusannya, kita lihat dari beberapa program mendasar saja seperti : Musyawarah Kerja Nasional, Rapat Pimpinan Nasional, Training Pengkaderan Nasional, Lokakarya Nasional dan Muktamar. Kita coba mengasumsikan anggaran dana yang dibutuhkan :

* Musyawarah Kerja Nasional 200 juta
* Rapat Pimpinan Nasional 20 juta
* Training Pengkaderan Nasional 50 juta
* Lokakarya Nasional 50 juta
* Pra Muktamar 60 juta
* Muktamar 200 juta



Sekali lagi ini memang baru asumsi, penulis tidak mendasarkan ini pada LPJ Pengurus Pusat KAMMI, mari kita berandai-andai, untuk menjalankan beberapa program mendasar saja KAMMI Pusat membutuhkan minimal anggaran sebesar 580 Juta Rupiah, ini belum dihitung dengan berbagai kebutuhan lain seperti biaya Sekretariat, program-program turunan yang lain, kebutuhan taktis ketika melancarkan aksi massa dan pembiayaan-pembiayaan lain. Maka faktor permasalahan finansial ini menjadi faktor penting yang akan dicermati oleh kandidat Ketua Umum KAMMI Pusat mendatang.



Arah Baru Kepemimpinan KAMMI



Dengan melihat kondisi eksternal-internal yang akan dihadapi oleh KAMMI ke depan, sudah selayaknya perdebatan mengenai siapakah yang pantas untuk menahkodai KAMMI selama dua tahun ke depan menjadi sebuah diakletika yang lebih subtantif dan strategis. Prosesi muktamar menjadi sebuah ajang penyaringan mencari seorang kader terbaik, bukan menjadi ajang siapa yang paling kuat atau paling banyak mendapatkan dukungan suara. Parameter seorang Ketua Umum tidak hanya dinilai dari sekedar persyaratan adminsitratif tetapi juga dilihat dari visi besar yang ditawarkan. Apakah sang kandidat mampu menawarkan langkah-langkah strategis untuk menghadapi tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh KAMMI ke depannya?



Penilaian untuk mengukur kapasitas seorang Ketua Umum tidak hanya berhenti pada hal-hal mendasar seperti yang tertera pada ART KAMMI. Apakah seorang kandidat itu mampu menghafal Al Qur’an sebanyak 3 juz, memiliki gelar sarjana Strata 1, atau bersatus AB 3. Kita mengharapkan perdebatan yang lebih strategis dan substantif, tidak hanya berhenti pada titik mendasar itu. Sudah saatnya kita membentuk konsepsi yang lebih ideal mengenai kandidat Ketua Umum. Dalam benak kita, tantangan yang akan dihadapi oleh KAMMI ke depan sangatlah besar, dengan demikian kita membutuhkan suatu kapasitas khusus dalam diri seorang Ketua Umum. Penulis mencoba menawarkan parameter akan kapasitas kepemimpinan yang kita butuhkan 2 tahun mendatang, yaitu :

1. Komunikasi Politik, kita membutuhkan seorang pemimpin yang dapat membangun komunikasi politik dan menegakkan daya tawar gerakan KAMMI. Dalam menempatkan posisi politik, seorang Ketua Umum harus bisa mengartikulasikan kepentingan KAMMI secara tepat. Setiap langkah-langkah yang diambil, program-program yang dijalankan memiliki nilai politis yang strategis. Seorang Ketua Umum harus mampu membangun pencitraan politik dalam setiap kebijakan yang diambil.
2. Networking, kekuatan daya tawar gerakan juga tidak dapat dipisahkan dari seberapa kuat jaringan yang dimiliki. Ini adalah suatu kompetensi dasar yang dimiliki oleh setiap aktivis, tapi dalam level seorang Ketua Umum KAMMI Pusat maka parameter kualitas dan kuantitas menjadi suatu titik yang menentukan. Siapa yang memiliki perbendaharaan jaringan politik terbanyak dan dapat menggunakan ini untuk meningkatkan daya tawar gerakan, maka dia memiliki satu poin keunggulan tersendiri.
3. Fundraising, berkaca pada hitung-hitungan spekulatif yang kita lihat diatas maka kemampuan pencarian dana adalah salah satu kapasitas yang harus dimiliki oleh Ketua Umum. Tidak berarti apa-apa rencana program-program hebat di atas kertas jika organisasi tidak mampu mewujudkan hal tersebut karena minimnya anggaran dana. Tentu saja beban terberat untuk mewujudkan hal tersebut jatuh pada pundak Ketua Umum.
4. Consolidasy Maker, dengan banyaknya potensi konflik yang terjadi dalam internal KAMMI maka seorang Ketua Umum harus mampu dengan cermat merespon hal ini. Bagaimana mengakomodir kepentingan KAMMI Wilayah dan KAMMI Daerah , merespon kegelisahan rekan-rekan di Luar Jawa, memprioritaskan pemeretaan-pemerataan infrastruktur KAMMI, merespon isu pemekaran struktur di daerah. Tidak dilupakan pula faktor eksternal determinan seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ketua Umum mendatang harus mampu menghilangkan beban konflik Muktamar Luar Biasa (MLB) dengan PKS dan menegakkan wibawa organisasi sehingga dapat menempatkan kembali daya tawar strategis KAMMI dalam perpolitikan nasional.
5. Strategic Thinking, kita membutuhkan seorang pemimpin yang dapat membaca kemana arah zaman ini akan bergerak, dalam tataran fraksis kita memerlukan seseorang yang dapat membaca konstelasi politik nasional, regional dan global. Seseorang yang dengan cerdas dapat membaca kondisi eksternal yang akan dihadapi dan kemudian mengkalkulasikan sumber daya organisasi (kader, massa, jaringan, finansial, pencitraan, posisi politik) dan kemudian membuat sebuah tahapan-tahapan strategis gerakan KAMMI. Dengan terus menghitung apakah langkah-langkah yang diambil memperkuat posisi politik KAMMI terhadap elemen-elemen eksternal lainnya.



Harapan Akar Rumput



Muktamar pada hakikatnya adalah sebuah proses pertemuan antara akar rumput dengan elite, sebuah tempat yang menemukan kegelisahan dari orang-orang di bawah dengan para pemimpin yang menerima amanah. Sudah sepantasnyalah para kandidat Ketua Umum untuk kembali meluruskan niat dalam prosesi yang dianggap sakral ini. Penulis sebagai seseorang dari barisan akar rumput hanya menitipkan kegelisahan bahwa sudah saatnya arah baru kepemimpinan gerakan mahasiswa dapat diwujudkan, KAMMI memiliki sumberdaya yang cukup untuk menjadi gerakan mahasiswa terbesar di Indonesia, bukan sekedar besar dari sumber daya tetapi juga besar akan kontribusi. Harapan penulis, pemimpin KAMMI ke depan siapapun orangnya dapat menuntaskan banyak permasalahan yang terjadi dalam tubuh bangsa ini. KAMMI dapat berperan aktif dalam penuntasan berbagai skandal besar yang menimpa negeri ini, KAMMI juga mulai melebarkan ruang lingkupnya dan mulai memikirkan gagasan “Internasionalisasi Gerakan”. Tidak dilupakan juga Ketua Umum mendatang harus merespon kegelisahan rekan-rekan Luar Jawa akan konsepsi pemerataan di daerah, begitu pula masalah klasik akan kapasitas finansial organisasi yang juga berpengaruh pada semangat independensi gerakan. semoga KAMMI dapat memilih kader terbaik untuk menjadi Ketua Umum peiode 2010-2012 mendatang. Selamat Muktamar wahai KAMMI!



Sagan, Yogyakarta

5 Oktober 2010, 09.20 WIB





















[1] Mahasiswa Hubungan Internasional FISIPOL UGM, Humas KAMMI Daerah Sleman_Yogyakarta periode 2010

Friday, October 1, 2010

syarat utama calon ketum KAMMI

[Milis KAMMI] syarat utama calon ketum KAMMI

Syarat utama untuk calon Ketua Umum dan Sekjend. KAMMI Pusat pada Muktamar VII di Aceh

1. Bertekad untuk mensejahterakan pengurus KAMMI pusat, pengurus KAMMI wilayah dan KAMMI daerah.

2. Tidak meninggalkan tim sukses ketika sudah terpilih menjadi ketum karena dapat merusak ukhuwah antara kader KAMMI dari kamsat, daerah atau wilayah tertentu.

3. Tidak mengklaim bahwa dirinya adalah yang paling banyak dukungan.kecuali sudah melakukan kontrak politik dengan KAMMI wilyah dan daerah.
jika tdak, kuatir membuat kader lain merasa kalau selama ini mereka bekerja di KAMMI hanya sebagai bagian luar dari organisasi ini.

4. Mengenal secara mendalam kebutuhan-kebutuhan Ketua KAMDA dan pengurus Wilayah Se-Indonesia dan bersedia memenuhinya.

5. Punya jaringan (ke pejabat, anggota DPR, dll) yang dapat dijadikan penghasilan dan siap menetap di Jakarta atau sekitarnya

6. Tidak sedikitpun mencemo'oh keberadaan kader atau pengurus KAMMI di KAMDA, KAMWIL lain dan atau pengurus pusat yang berbeda pandangan dalam mendapatkan penghasilan dan proyek.

7. Siap berkunjung dan memberikan insentif ke seluruh KAMDA dan Wilayah se-Indonesia.